PALANGKA RAYA – Keselarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menanggapi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mendorong sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Ansyari, setiap anggaran yang dialokasikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Karena itu, pengawasan dan pendampingan dari lembaga penegak hukum, termasuk KPK, menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Anggaran yang tersedia harus digunakan sebaik-baiknya. Salah satu peran aparat penegak hukum, termasuk KPK, adalah bersinergi dengan pemerintah daerah agar proses penganggaran berjalan lebih transparan, efektif, dan efisien,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, dorongan KPK tersebut bertujuan agar arah pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan seiring. Dengan adanya kesamaan tujuan, program-program yang dijalankan pemerintah daerah dapat mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program yang berisiko menimbulkan pemborosan anggaran.
“Tujuannya adalah efisiensi. Program pemerintah daerah sebaiknya dapat mengacu pada prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sehingga arah pembangunan menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Politisi asal Kalimantan Tengah itu menambahkan, keselarasan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah harus menjadi perhatian bersama, baik oleh unsur legislatif maupun eksekutif. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan di daerah diharapkan dapat berlangsung lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami berharap pembangunan daerah dapat berjalan secara terstruktur dan memiliki perencanaan yang jelas sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
