PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjajaki peluang kerja sama lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat penawaran kerja sama daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pemanfaatan skema kerja sama antar daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Darliansjah mengapresiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih proaktif menggali peluang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD) telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat daerah untuk mengembangkan berbagai bentuk kerja sama yang inovatif dan produktif.
Darliansjah menegaskan bahwa setiap nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama yang disusun tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
Implementasi di lapangan harus menjadi prioritas agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di kedua provinsi.
Dari hasil pembahasan awal, sejumlah sektor dinilai memiliki potensi besar untuk dikerjasamakan, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, kebencanaan, serta kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Jhon Lis Berger, menjelaskan bahwa penawaran kerja sama tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia menyebutkan, usulan awal lebih berfokus pada sektor pendidikan, khususnya terkait penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, melalui kajian TKKD, ruang lingkup kerja sama dinilai dapat diperluas ke berbagai sektor strategis lainnya.
“Potensi kerja sama tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga mencakup penanganan kebakaran, kerawanan sosial, hingga sektor-sektor lain yang memberikan manfaat bersama bagi kedua daerah,” katanya.
Selain itu, sektor kelautan dan perikanan turut menjadi perhatian karena dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui sinergi antarprovinsi.
