PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, (15/6).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, itu juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng (nobar) FIFA World Cup 2026 serta penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri bersama Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani Surat Edaran Bersama yang bertujuan memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.
Tito menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah daerah dalam memastikan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi nasional. Pada Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen sejak awal tahun.
Untuk Kalimantan Tengah, inflasi bulanan tercatat mencapai 0,34 persen dengan inflasi tahunan sebesar 4,56 persen. Amalia mengungkapkan bahwa angka inflasi tertinggi di provinsi tersebut terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen, disusul Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga, kelancaran distribusi barang, serta pengawasan harga komoditas strategis guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
Menanggapi hal itu, Yuas Elko menyatakan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemprov akan terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan serta kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Selain membahas inflasi dan sensus ekonomi, rapat juga menyoroti dukungan daerah terhadap pelaksanaan nobar Piala Dunia FIFA 2026. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah menyediakan ruang publik yang aman dan nyaman untuk kegiatan tersebut.
Menurut Tito Karnavian, penyelenggaraan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan dan mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM dan usaha lokal.
Melalui koordinasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, menjaga stabilitas inflasi, serta menyukseskan berbagai program strategis nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
