JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran serta kemampuan fiskal daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan evaluasi terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara berkala untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif dan mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tercatat Rp606,8 triliun atau 51,05 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni Rp691,8 triliun atau 51,93 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen. Secara persentase, capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 41,7 persen dengan nilai Rp576,4 triliun.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Marie Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, pemerintah juga telah memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Tambahan tersebut antara lain ditujukan untuk membantu daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal, termasuk dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,” kata Tito.
Kemendagri, lanjutnya, masih mengevaluasi sejumlah daerah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah menjadi salah satu perhatian dalam pemberian dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Selain itu, daerah yang mengalami bencana juga menjadi prioritas untuk mendapatkan tambahan TKD. Dukungan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan dan penanganan dampak bencana.
“Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas,” ujarnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Kemendagri akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi serta harga-harga di daerah.
Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat terhadap pelayanan dasar diyakini turut meringankan beban pemerintah daerah. Sejumlah program nasional seperti revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) disebut akan memberikan dampak positif terhadap kapasitas pelayanan daerah.
“Kita melihat ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah puluhan ribu. Kemudian juga puskesmas puluhan ribu, semua kecamatan, serta RSUD. Saya kira itu akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya,” kata Tito.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
