PALANGKA RAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah menerapkan pola kepemimpinan yang adaptif melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Hal itu disampaikan Wiyagus saat menjadi narasumber dalam Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, (3/7).
Menurutnya, kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik global yang sulit diprediksi menuntut kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mampu menghadirkan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif. Lahan tidur maupun berbagai fasilitas milik pemerintah daerah dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga sehingga tidak lagi menjadi beban anggaran, tetapi justru mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai contoh, Wiyagus menyinggung pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang dinilai berhasil menerapkan konsep pembiayaan kreatif. Melalui kerja sama pengelolaan dengan Persib Bandung, biaya perawatan stadion tidak lagi sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah, bahkan mampu memberikan nilai ekonomi.
Menurut Wiyagus, pendekatan serupa dapat diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Jambi, yang dinilainya memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan. Ia menilai kombinasi kepemimpinan yang memahami birokrasi dan dunia usaha menjadi modal penting dalam mengoptimalkan aset daerah.
Selain memaksimalkan aset pemerintah, Wiyagus juga mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diyakini mampu mendorong kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan.
Dengan pemanfaatan creative financing, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat, melainkan mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan melalui pengelolaan aset dan kemitraan strategis.
