Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menerima kunjungan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang tiba di Palangka Raya, Kamis (22/1).

Satgas PKH tiba di Palangka Raya menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam memperkuat penertiban kawasan hutan secara terpadu di daerah.

Gubernur Agustiar Sabran hadir bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi vertikal dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Rombongan Satgas PKH terdiri atas sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain BPKP, Kejaksaan, TNI, Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Strategis, MIND ID, serta unsur media.

Sejumlah pejabat nasional turut tergabung dalam rombongan tersebut, di antaranya Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono, Kepala BIG Muh. Aris Marfai, serta Wakil Kepala BAIS TNI Mayjen TNI Bosco Haryo Y.

Turut hadir pula Direktur Jenderal Gakkum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Gakkum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, serta unsur Forkopimda Kalimantan Tengah.

Rombongan Satgas PKH melanjutkan perjalanan menuju lokasi kegiatan di Kabupaten Murung Raya, dengan menggunakan helikopter.

Di lokasi tersebut, Satgas PKH dijadwalkan melaksanakan pemasangan plang penguasaan sebagai bagian dari tahapan penertiban kawasan hutan.

Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Satgas PKH ke Kalimantan Tengah dan menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah pusat.