Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan kolaborasi dengan insan pers.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, saat menggelar pertemuan bersama jurnalis di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/4).
Pertemuan yang turut dihadiri para kepala perangkat daerah itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan perwakilan media dari berbagai platform di Kalimantan Tengah.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis serta mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menghadirkan transparansi dalam setiap kebijakan serta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat melalui media.
“Media memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait program-program pemerintah,” ujarnya.
Gubernur juga menilai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk insan pers sebagai mitra kritis yang mampu memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis menyampaikan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Di antaranya terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal serta harapan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Para jurnalis juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kepastian legalitas terhadap aktivitas pertambangan rakyat, sehingga dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan insan pers. Ia memastikan seluruh isu yang berkembang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah akan terus memantau berbagai persoalan strategis, termasuk sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, serta upaya pengendalian inflasi di daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Salah satunya adalah program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap program tersebut dapat tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
