Pemerintah memperkuat pengamanan digital nasional untuk memastikan arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berlangsung aman dan lancar.
Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), sebanyak 386 posko siaga digital disiapkan bersama sistem monitoring terpadu guna menjaga kualitas jaringan, keselamatan transportasi, serta kelancaran transaksi masyarakat selama periode 15–29 Maret 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi utama mobilitas publik saat musim mudik.
Lonjakan trafik data, menurutnya, selalu terjadi di jalur transportasi, pusat keramaian, kawasan wisata, tempat ibadah, hingga lingkungan permukiman.
“Setiap Ramadan dan Idulfitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan. Karena itu, kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
Dari total 386 posko, lima di antaranya merupakan posko utama. Dukungan juga datang dari operator seluler, gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi yang akan bersiaga selama 24 jam untuk memantau kualitas jaringan dan potensi gangguan.
Kemkomdigi turut mengoperasikan dashboard monitoring terpadu yang memungkinkan pemantauan kepadatan arus fisik dan kualitas sinyal seluler secara real time.
Data tersebut dibagikan lintas kementerian dan lembaga guna mendeteksi potensi hambatan, baik pada jalur transportasi maupun lonjakan trafik komunikasi digital.
Berkaca pada periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, pemerintah mencatat rata-rata kecepatan internet mampu dipertahankan di angka 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah. Angka itu meningkat dibandingkan libur Lebaran 2025 yang masing-masing berada pada 44,75 Mbps dan 24,43 Mbps.
Selain kualitas layanan, pengawasan spektrum frekuensi juga diperketat demi menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk operasional kereta cepat Whoosh.
Pada periode Nataru sebelumnya, sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil diatasi melalui koordinasi cepat di lapangan.
Di sisi keamanan siber, patroli digital ditingkatkan untuk mengantisipasi maraknya penipuan menggunakan perangkat fake BTS.
Modus ini memanfaatkan pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi dan mengirim pesan penipuan ke ponsel pengguna, terutama di titik-titik kemacetan.
Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Layanan darurat 112 juga dipastikan tetap aktif sebagai saluran bantuan cepat.
Sementara itu, optimalisasi kapasitas jaringan dan rekayasa trafik dilakukan di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi guna meminimalkan risiko perlambatan layanan.
