Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).
Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan, khususnya pasokan protein hewani dari sektor perikanan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun harga ikan.
“KKP memastikan pasokan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam kondisi aman dan terkendali,” ujar Trenggono.
Dalam paparannya, Trenggono menjelaskan bahwa KKP telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional.
Pada periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton, yang bersumber dari perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.
Menurutnya, proyeksi produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Selain memastikan produksi, KKP juga melakukan pemantauan intensif terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi pasokan ikan secara nasional berada dalam kategori aman.
Sebagai langkah antisipasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan gudang beku (cold storage) serta peningkatan distribusi hasil perikanan budi daya ke berbagai wilayah.
“Kami memastikan distribusi antarwilayah berjalan lancar sehingga keseimbangan pasokan tetap terjaga,” kata Trenggono.
KKP juga berharap dukungan dan sinergi dari DPR RI terus diperkuat agar upaya pengamanan pasokan ikan selama Ramadan hingga Idulfitri dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah, termasuk KKP, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN Pangan, dan ID Food, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kelancaran distribusi pangan, terutama pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri.
