Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan langkah strategis dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan inovatif bertajuk Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET).
Pembahasan skema tersebut dilakukan dalam rapat virtual yang digelar dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menitikberatkan pada penyempurnaan konsep pembiayaan yang diharapkan mampu membuka akses permodalan yang lebih luas, mudah dijangkau, serta berkelanjutan bagi pelaku UMKM di daerah.
Darliansjah menegaskan, berbagai kendala klasik masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses kredit formal, tingginya biaya dana, serta rendahnya kelayakan administrasi usaha akibat minimnya agunan dan pencatatan keuangan yang belum optimal.
“Solusi terhadap persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi melalui pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha yang berkelanjutan,” jelasnya.
Skema Kredit HAGUET dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjamin. Program ini mengusung sistem subsidi bunga dan pembagian risiko (risk sharing) sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit tanpa beban bunga.
Dalam rancangan skema tersebut, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, yakni 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak perbankan. Dengan mekanisme ini, pelaku UMKM hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.
Program HAGUET menargetkan sekitar 3.000 pelaku UMKM dari berbagai sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, produk olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Setiap pelaku usaha berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp50 juta.
Selain dukungan permodalan, program ini juga dilengkapi skema penjaminan kredit hingga 70 persen serta pendampingan usaha secara terstruktur sejak tahap awal hingga pasca penyaluran pembiayaan.
Sebagai bagian dari inovasi kebijakan, Pemprov Kalteng juga merancang sistem berbasis digital berupa dashboard monitoring. Sistem ini akan digunakan untuk memantau penyaluran kredit, perkembangan usaha, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
