Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, , menerima kunjungan Kepala Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, , di Rumah Jabatan Istana Isen Mulang, (6/3).
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 serta sebuah policy brief yang mengangkat tema Satu Data Pangan: Fondasi Pembangunan Pangan Berkelanjutan.
Dokumen ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan pangan di Kalimantan Tengah secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Laporan Eksekutif Daerah memuat hasil pengawasan strategis BPKP terhadap berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan upaya mendorong swasembada pangan di daerah.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari percepatan peningkatan produksi pangan, penguatan sistem distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, hingga kolaborasi pembiayaan pembangunan pangan yang dilandasi semangat kebersamaan atau handep hapakat.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti pengembangan komoditas sorgum sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan.
Komoditas ini dinilai memiliki potensi untuk mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi alternatif pelengkap selain beras.
Sementara itu, dalam policy brief yang disampaikan, BPKP menekankan pentingnya pembangunan Dashboard Pangan Terpadu Provinsi Kalimantan Tengah.
Sistem ini dirancang sebagai pusat konsolidasi data pangan yang mampu menyajikan informasi secara real time, sekaligus menjadi sistem peringatan dini dalam pengendalian ketahanan pangan dan inflasi daerah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta dinamika distribusi pangan secara lebih cepat dan akurat.
Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan pangan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi lapangan.
Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan BPKP.
Ia berharap lembaga pengawasan tersebut dapat terus memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis daerah.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dan kolaboratif sangat penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia menyatakan BPKP akan mendorong sistem pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sehingga berbagai program strategis di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
