DPRD Kalimantan Tengah menyoroti arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Lembaga legislatif itu menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien, terukur, dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyampaikan tantangan fiskal ke depan tidak ringan, terutama dengan adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan kebijakan keuangan yang lebih adaptif dan inovatif.
“Situasi fiskal yang semakin ketat menuntut pemerintah daerah untuk kreatif dalam menggali dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Freddy (9/2)
Ia menilai rasionalisasi belanja menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa tertentu serta perjalanan dinas, perlu dievaluasi kembali agar tidak membebani keuangan daerah.
Menurut Freddy, efisiensi bukan berarti menghambat program pembangunan, melainkan memastikan alokasi anggaran benar-benar menyasar sektor prioritas, terutama layanan dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran harus difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada kebijakan nasional dan selaras dengan visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
DPRD, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
“Kami akan mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya.
