Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, antara lain tata ruang wilayah, kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), optimalisasi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), serta dukungan Kalimantan Tengah terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Agustiar Sabran menjelaskan bahwa struktur tata ruang Kalimantan Tengah memiliki karakteristik khusus, di mana sekitar 81 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sisanya sekitar 19 persen berstatus Area Penggunaan Lain (APL).
Menurutnya, kawasan APL memiliki peran penting sebagai zona penyangga bagi kawasan hutan, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
“Kondisi ini menuntut kebijakan yang adaptif agar perlindungan lingkungan tetap berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah optimalisasi pemanfaatan DBH-DR untuk pembangunan infrastruktur lingkungan, khususnya normalisasi sungai.
Gubernur menilai, pengelolaan tata air yang baik sangat penting untuk mencegah banjir di musim hujan dan menjaga kelembapan lahan gambut pada musim kemarau, yang berdampak langsung pada upaya pencegahan Karhutla.
Selain isu lingkungan, Gubernur juga menegaskan kesiapan Kalimantan Tengah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan.
Ia menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah persiapan di daerah.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyambut baik paparan tersebut. Didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Menteri menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan pada prinsipnya mendukung penguatan sinergi pusat–daerah, termasuk pemanfaatan DBH-DR, selama tetap berlandaskan pada prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.
Pertemuan ini dinilai menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ancaman Karhutla, serta pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas PUPR Kalteng Juni Gultom, serta Kepala BKAD Kalteng Safiri.
